hasil wawancara

Berikut hasil wawancara tentang dinasti partai politk, politik uang, peran gender di dunia politk, dan perpolitikan di Indonesia.

Dunia politik di Indonesia akhir – akhir ini kerap muncul fenomena politik dinasti, atau bisa juga disebut dengan politik turun – temurun. Keluarga yang terlibat dalam politik ini biasanya tidak mau menggeser kekuasaannya kepada orang lain dan cenderung untuk melakukan apapun demi mempertahankan kekuasaannya tersebut. Contoh kasus yang terjadi dalam masyarakat kita yaitu, kasus yang menjerat bupati Banten dan bupati Bangkalan. Tindakan yang dilakukan kedua bupati tersebut cukup berhasil, mengingat bahwa dua periode pemilukada mereka berhasil memertahankan kekuasaannya. Namun sayangnya tidak lama setelah itu salah satu dari merek terjerat kasus korupsi dan alhasil tongkat estafet kekuasaan turun – temurun tersebut mandek sudah. Dapat kita ketahui dari contoh diatas bahwa dampak yang bisa ditimbulkan oleh politik dinasti yaitu, korupsi dan bisa jadi sampai penyalahgunaan kekuasaan. Setelah memperhatikan contoh kasus tersebut sudah dapat kita simpulkan bahwa politik dinasti sangatlah tidak baik, meskipun pelaku politik dinasti tersebut merupakan orang yang bijaksana dan baik. Karena kita menilai dari sebuah sistim politik tersebut dibangun dengan pondasi yang kurang baik dan mungkin dengan cara yang salah, jadi kita menilai bukan dari siapa yang menjalankan system politik tersebut, melainkan kita menilai dari mana system politik tersebut dibangun atau dibentuk.

Berbicara mengenai politik dinasti tidak lengkap rasanya jika kita tidak sekalian berbicara mengenai politik uang atau money politic. Karena di dalam politik dinasti pasti kita akan menjumpai poiltik uang, hal ini disebabkan oleh para pelaku politik dinasti yang mencoba untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara kotor atau dengan cara mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan uang dan sembako. Tindakan tersebut semata – mata hanyalah sebagai pencitraan supaya masyarakat menenteukan hak pilihnya untuk memilih pelaku politik dinasti tersebut. Jadi dapat dikakatan untuk sekarang ini siapa yang mempunyai banyak uang dialah yang akan memenangkan sebuah pemilu. Bersamaan saat itu pula partai politik telah berubah fungsinya, paratai politik yang harusnya memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat, tapi saat ini telah banyak yang berubah fungsinya sebagai makelar politik. Konsep dari makelar politik disini adalah dimana pelaku politik yang mempunyai uang yang paling banyak dialah yang akan menjadi calon dari partai tersebut. Jika hal tersebut terus – menerus terjadi tidak menutup kemungkinan Indonesia kedepannya akan dipimpin oleh para mafia – mafia politik. Disinilah peran generasi muda dan para generasi kritis sangat dibutuhkan guna memperbaiki politik Indonesia yang sudah bisa dibilang bobrok.

Di dalam politik biasanya kita pernah mendengar istilah birokrasi, dan birokrasi yang sering kita jumpai sekarang ini adalah politik praktis. Birokrasi yang menilai dari siapa yang mempunyai uang banyak dan siapa yang lebih dekat dengan seorang yang dianggap sebagai pemimpin akan dipermudah jalannya dalam berpolitik. Tidak hanya di dunia politik namun di dunia pendidikan juga mengenal konsep birokrasi atau bisa juga disebut birokrasi sekolah atau kampus. Birokrasi ini menilai seorang individu dari jenjang karir, masa kerja, dan pengalaman di dalam dunia pendidikan.

Politik di Indonesia saat ini dan dahulu sebelum adanya reformasi sangat berbeda jauh, dahulu pada saat reformasi politik Indonesia lebih berpusat pada DPR RI dan memiliki system politik yang kuat. Yang pada saat itu DPR RI menggerakkan DPRD dan DPRD bertugas menggiring masyarakat  untuk memilih partai tertentu. Contoh kasus, di era orde baru para pegawai negeri digiring oleh DPRD untuk memilih partai Golkar. Sebuah system politik tersebut berubah setelah reformasi, dimana pada saat itu bermunculan parta – partai baru atau juga biasa dikenal dengan multi partai. Di era ini masyarakat kita diberi kebebasan untuk memilih partai sesuai hati nurani mereka, akan tetapi di waktu yang bersamaan lahir pula taktik berpolitik kotor dengan cara mempengaruhi masyarakat untuk memilih partai tertentu dengan cara memberi uang, sembako, dan melakukan pencitraan dengan cara sesekali melakukan blusukan di tempat – tempat tertentu. Sebagai pemilih yang cerdas hendaknya kita berani melaporkan dan menolak tindakan kotor tersebut, agar kita bisa memilih pemimpin yang layak dan sesuai harapan kita. Salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk bisa memilih pemimpin yang baik dan layak yaitu dengan cara mengetahui track recordnya di dalam dunia perpolitikan. Dengan demikian kita bisa yakin dan lebih tepat dalam menentukan hak pilih kita.

Untuk saat ini peran gender dalam politik belum terlau diakui dan dianggap oleh pelaku politik lainnya, bahkan belum terlalu mendapat tempat di dalam perpolitikan kita atau bisa juga dikatakan masih tersubordinasi. Jika ada politikus perempuan yang aktif di perpolitikan kita justru malah dianggap aneh dan terasa kurang pantas. Akan tetapi di Malang saat ini sudah mulai terbuka atau mulai adanya kesempatan bagi kaum perempuan untuk mendapatkan tempat dalam berpolitik, seperti halnya politikus perempuan yang aktif di Malang saat ini yaitu ibu Yakud Ananda yang menjabat sebagai DPR Malang dari partai PKB. Saat ini jejak beliau juga telah diikuti oleh beberapa politikus perempuan lainnya. Mungkin hal ini juga bisa saja disebabkan dengan banayaknya pergurauan tinggi yang ada di Malang yang mendesak agar para perempuan juga bisa terlibat dalam politik. Namun jika kita menengok ke daerah pinggiran kota fenomena seperti itu masih sangat jarang kita jumpai, jika ada biasanya politikus tersebut dibawa oleh anggota keluarganya dan hal tersebut belum bisa menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang perempuan. Jadi untuk saat ini tugas dari seorang pengkaji gender yaitu menyadarkan para pelaku politik agar para perempuan tersebut bisa masuk dan menjadi bagian dari mereka. Selain itu juga, harapan kedepannya untuk politik di Indonesia saat ini adalah bisa terwujudnya demokrasi yang dewasa, demokrasi yang bersih tanpa politik uang dan yang lainnya serta demokrasi yang sesuai dengan hati nurani masyarakat kita yang mengaharapkan kesejahteraan bisa terwujud. Bukan hanya karena para elite politik yang saling bersaing merebutkan dan mempertahankan kekuasaan hingga rakyat yang menjadi korban.